Lokakarya Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019

Lokakarya Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2019
Waktu Panggil : 09.00 WIB
Waktu Acara : 09.15 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Aula Rumah Makan Kebun Bangka Barat

PIMPINAN SIDANG/RAPAT :
Pimpinan Acara : Romi'at, S.P.,M.E. (Kasubbid 3 Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Kab. Bangka Barat)
Notulis : Feri Triyono,A.Md.
Undangan : Daftar terlampir
Berita Acara : 1 (satu) Rangkap

KEGIATAN ACARA :
Jadwal Acara Lokakarya Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Bangka Barat Program KOTAKU

Agenda
Waktu 08.00 - 08.30 : Registrasi Peserta Lokakarya

08.30 - 09.30 Pembukaan Lokakarya
1. Laporan Ketua Panitia
2. Sambutan oleh Kepala Bappelitbangda Kab. Bangka Barat
3. Arahan sekaligus pembukaan oleh Bupati Bangka Barat
4. Doa (Bapak Darul Qutni)

1. Kebijakan Umum KOTAKU dan strategi pencegahan permukiman kumuh - Ka. Balai (Ibu Rieka)
2. Best practice Kelurahan/Desa (Bapak Saripudin) - BKM/KSM (Bpk Saripudin)
3. Monev partisipasi dan strategi tindak lanjut temuan BPKP - Satker PIP (Bapak Novianto Kabid Cipta Karya Disperkimhub Kab. Bangka Barat)

Paparan dan Diskusi Pleno
ISHOMA
1. Kebijakan daerah dalam penanganan kumuh dan strategi kolaborasi dalam pencegahan kumuh
2. Mekanisme pengelolaan aset dan keberlanjutan Kabid Persik dan Kasubbid 3 Persik BP4D Kab. Bangka Barat

Paparan dan Tanyajawab

15.45 - 16.15 Diskusi Kelompok Pemandu Diskusi
16.15 - 16.45 Perumusan hasil diskusi kelompok dan penandatanganan kesepakatan tindak lanjut Ketua Pokja PKP Paparan
16.45 - 17.00 Kesimpulan dan penutup Pokja PKP

1. Pembukaan :
Dipimpin oleh Romiat Kasubid III Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan Bappelitbangda Kab. Bangka Barat dan sekaligus Moderator dan Narasumber Lokakarya.
LAPORAN PANITIA
LOKAKARYA PROGRAM KOTAKU
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2019
OC 4 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Assalaamu' alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Yang saya hormati :
1. Bapak Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan & Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung
3. Kepala Dinas Perkim hub Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang;
4. dan lain2 sesuai Undangan

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rakhrnat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di Ruang ini dalam acara Lokakarya Kotaku kabupaten Bangka Barat.
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak-bapak/ibu-ibu hadirin sekalian. Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan penyelenggaraan Lokakarya Kotaku Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 sebagai berikut:

I. TUJUAN
Adapun Tujuan diselenggarakannya kegiatan lokakarya ini adalah:
1. Peserta memahami tentang kebijakan program dan daerah dalam penanganan kumuh
2. Peserta mampu menyusun strategi pelaksanaan skala kawasan dan kolaborasi
3. Peserta mampu memetakan isu dan mekanisme koordinasi dan konsolidasi
4. Peserta memahami penanganan tindak lanjut temuan hasil audit BPKP

II. KELUARAN
Adapun keluaran dari kegiatan Lokakarya ini adalah:
1. Adanya sinergi kebijakan program dan daerah dalam penanganan kumuh, terutama dalam implementasi RPJMD kabupaten kota
2. Adanya strategi pelaksanaan skala kawasan dan kolaborasi
3. Adanya mekanisme koordinasi dan konsolidasi dalam penanganan kumuh
4. Strategi tindaklanjut dan peningkatan kinerja persiapan audit BPKP selanjutnya.

PESERTA:
a. Peserta
Peserta sebanyak 30 orang terdiri dari pihak yang mewakili semua kelompok yang terlibat dalam program. Pemda dalam hal ini sebagai penyelenggara dengan dibantu Tim Kotaku Bangka Barat.

Narasumber
Narasumber terdiri dari :
1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung
2. Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

III. MATERI
Materi diarahkan kepada arah kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta Perencanaan dan Pemograman Penanganan Kumuh.
Adapun Materi yang di sampaikan adalah :
1. Kebijakan umum Kotaku dan Strategi pelaksanaan skala kawasan
2. Kebijakan Daerah dalam Penanganan Kumuh dan Strategi kolaborasi serta replikasi
3. Best Practice Kelurahan/Desa
4. Pemetaan issu dan Mekanisme Koordinasi dan konsolidasi
5. Monev Partisipatif dan Strategi tindak lanjut temuan BPKP
6. Mekanisme Pengelolaan Aset

IV. METODE
Lokakarya disampaikan dengan teknik Ceramah, Diskusi Panel dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Metode-metode tersebut disertai dengan ceramah dan tanya jawab yang memungkinkan peserta dan narasumber saling memperkaya pemahaman dan penyelesaian persoalan berdasarkan pengalaman.

V. WAKTU PELAKSANAAN
Lokakarya Program Kotaku ini akan dilaksanakan 1 (satu) hari dengan jadwal

IX. PEMBIAYAAN
Lokakarya ini adalah agenda kerjasama antar semua stakeholders yang difasilitasi oleh Pemda didampingi oleh Askot Mandiri. Sebagai kegiatan bersama antara pihak konsultan dengan Pemda, maka pembiayaan lokakarya diupayakan menjadi tanggung jawab bersama kedua belah pihak. Sumber pembiayaan utama berasal dari kontrak manajemen OC-4 (PT. Taram Jv PT Unisysem Utama).

X. PELAPORAN
Laporan diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan berakhir kepada KMW dan KMP. Proses dan dinamika lokakarya dicatat dalam catatan proses (notulensi) dan dimonitor menggunakan instrumen monitoring yang tersedia.

XI. PENUTUP
Demikian Laporan Kegiatan Lokakarya Program Kotaku Kabupaten Kota ini kami sampaikan. Kami mohon agaer kiranya Bapak Kepala Bappelitbangda Kab. Bangka Barat berkenan membuka acara ini.

2. Sambutan Bupati (diwakili asisten satu Drs. Muhammad Soleh, M.Ap)
SAMBUTAN BUPATI BANGKA BARAT
Dalam Acara

Pembukaan Lokakarya
Kota Tanpa Kumuh
Yang Saya Hormati :
1. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung;
2. Tim Leader KMW OC 04 Prov Kep Bangka Belitung;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
4. Tim Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat Kabupaten Bangka Barat;
5. Camat Muntok;
6. Lurah lokasi peningkatan kualitas dan pencegahan kumuh Kabupaten Bangka Barat;
7. Serta seluruh Peserta lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Bangka Barat;

Assalaamu’ alaikumwarahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua,
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-nya kita bisa berkumpul disini dalam kegiatan, Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Bangka Barat, Adapun agenda ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh sebagai platform kolaborasi peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh Pemda sebagai Nakhkodanya.
Perlu diketahui bahwa luasan perumahan dan permukiman kumuh awal di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2017 seluas 85,20 Ha setelah dilakukan intervensi dari berbagai sumber dana Baik bersumber APBN ataupun APBD tahun 2017 dan Tahun 2019 maka di dapat sisa luasan Kumuh Tahun 2018 seluas 82,04 Ha, adapun rincian kawasan kumuh di Bangka Barat untuk kecamatan Muntok 16,23 Ha, Kecamatan Parit tiga, Jebus 36,97 Ha, Kecamatan Tempilang 28,84 Ha.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dibutuhkan komitmen pemda dan stakeholder dalam penanganan kumuh untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan baik dilokasi pencegahan maupun dilokasi peningkatan. Sebagai upaya membangun komitmen tersebut, maka diperlukan diskusi dalam bentuk lokakarya untuk dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam penanganan kumuh secara komprehensif dan kolaboratif baik dari segi pembiayaan maupun program. Sehingga target gerakan 100-0-100 di wilayah Kabupaten Bangka Barat dapat terealisasi.

Bapak/Ibu yang saya hormati adapun harapan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
1. Adanya sinergi kebijakan program pusat dan daerah dalam penanganan kumuh, terutama dalam implementasi RPJMD kabupaten Bangka Barat.
2. Adanya strategi pelaksanaan kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka Barat.
3. Adanya mekanisme koordinasi dan konsolidasi dalam penanganan kumuh.

Bapak/Ibu peserta Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Bangka Barat yang saya hormati, agar harapan pelaksanaan kegiatan ini bisa tercapai, maka perlunya keseriusan dalam mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Demikianlah, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi peserta semuanya dan dapat melaksanakan lokakarya ini sesuai dengan agenda.
Terima kasih
(PANTUN)................
Telah seharian mencari makan
ternak pulang kedalam kandang
bersama kita tata lingkungan
agar sedap mata memandang

Acara Lokakarya Kota Tanpa Kumuh Kab. Bangka Barat Secara Resmi di BUKA....
Wabilahitaufik wal Hidayah Wassalamu’Alaikum Wr.Wb

BUPATI

MARKUS, S.H

3. Paparan
Panel 1 :
Narasumber Ibu Miarka Risdawati, ST, M.Si
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Slide + Hardcopy)

Mengenai Kawasan Kumuh Perkotaan memang kita sudah tahu bahwa ada 7 faktor indikasi, seperti 7+1:
1. Bangunan Gedung
2. Jalan Lingkungan
3. Penyediaan Air Minum
4. Drainase Lingkungan
5. Pengelolaan Air Limbah
6. Pengelolaan Persampahan
7. Pengamanan Kebakaran
8. Ruang Terbuka Hijau

Tujuan program:
• Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 ha;
• Terbentuknya POKJA PKP ditingkat kab/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;
• Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kab/kota dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui RPJMD;
• Meningkatnya penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kulitas kawasan permukiman kumuh; dan
• Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh;

Tujuan Akhir adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Konsep dan Implementasi:
1. Kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
2. Kolaborasi adalah kerjasama yang berkesinambungan, yaitu kerjasama yang melahirkan kepercayaan, keterpaduan yang harmonis.
3. Kolaborasi sebagai strategi negoisasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan.
4. Prinsip, nilai dan proses kolaborasi, kompetisi, koneksitas dan keunggulan.
5. Kolaborasi dan jejaring dibuthkan orang yang berani mengambil peluang dan risiko serta "open minded". Kolaborasi sulit diwujudkan oleh orang-orang berfikiran tidak progresif dan menggunakan manajemen tertutup. Oleh karenanya membangun jaringan adalah prasyarat utama dari kolaborasi.
6. Akar permasalahan permukiman kumuh adalah wujud dari kegagalan kebijakan, tata-pemerintahan yang buruk, korupsi, peraturan yang tidak tepat, alokasi lahan yang dikendalaikan pasar, sistem pembiayaan yang tidak responsif dan kurangnya kemauan politik (good will).

Narasumber Bapak Sarifudin Ketua LKM Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.
Kawasan Kumuh Perkotaan yang sudah dilakukan yang ada di Kelurahan Tanjung yaitu Teluk Rubiah dan Tanjung Laut
(Slide + Hardcopy)

Narasumber Bapak Novianto Kabid Cipta Karya Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat memaparkan tentang
Monitoring dan Evaluasi Partisipasi dan Strategi Tindak Lanjut Temuan BPKP
(Slide + Hardcopy)

Paparan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) Kab. Bangka Barat, diwakilkan oleh Kepala Bidang (Amar Sopi, S.T.,M.Eng) Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D Kab. Bangka Barat.

(Slide + Hardcopy)

KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENANGANAN KUMUH
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

Paparan Mekanisme Pengelolaan Asset Dan Keberlanjutan oleh Kasubbid 3 Persik BP4D Kab. Bangka Barat (Romi'at, S.P.,M.E.)
(Slide + Hardcopy)

Tanya Jawab :
Bapak Darul Qutni selaku anggota LKM Kelurahan Sinar Baru Kec. Muntok
Tanggapan:
Mungkin sudah banyak uraian dari Askot, KOTAKU dan Pak Saripudin juga masalah KOTAKU ini tentang penanganan kota kumuh ini. Saya hanya menyoroti kegiatan ini hanya tiga tempat Kec. Muntok, Kec. Tempilang dan Kec. Parittiga yang fokusnya kalau di Muntok di Teluk Rubiah dan Tanjung saja. Sepertinya tidak ada kegiatan di kelurahan lain. Sementara kelurahan lain yang ada di Muntok ini LKM dan KSM sudah ada sama seperti Tanjung. Artinya menuntaskan yang kumuh tapi membiarkan yang kumuh itu kurang tepat, kami sebagai anggota LKM ini nyaris tidak ada kegiatan sama sekali hanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya membosankan kalau saya pribadi. Bayangkan dengan Tanjung yang berdekatan dengan Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Sungai Daeng dan peran LKM nya yang ada di kelurahan selain Tanjung tidak dilibatkan padahal perawat agar tidak kumuh itu lebih sulit daripada mengatasi kumuh. Maksud kami tujuan program kegiatan dan dana untuk kegiatan ini harus ada saya khawatir nanti akan ada daerah-daerah lain yang kumuh, saya harap Askot memikirkan hal tersebut. Kemudian ada program ini seperti di BOZEM yang dari pusat. Ini bisa dilaksanakan jika ada keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, tidak mungkin pusat membangun tanpa sepengetahuan daerah misalnya melalui DPUPR dan Perkimhub dan lainnya, keterpaduan ini perlu disepakati jangan sampai pusat sudah bangun tapi asetnya tidak diserahkan ke daerah, jadi daerah bingung dak bisa diapa-apakan karena daerah kewalahan tidak bisa mangadakan program kegiatan jika asetnya belum dihibahkan ke daerah seperti di BOOZEM tadi yang katanya kumuh baru sudah bermunculan karena tidak ada kejelasan seolah-olah pusat lepas tangan, provinsi tidak ada kejelasan dan daerah kebingungan dan akhirnya masyarakat jadi liar juga membangun disitu. ini bagaimana?
Yang ketiga, dulu ada PNPM mengusulkan pembangunan WC terhadap masyarakat yang kami data lalu kami ajukan ke pemda, alhamdulillah dari banggar disetujui, begitu kami alihkan ke PUPR mandek sehingga dananya tidak dicairkan sayang itu, padahal kami sudah memfasilitasi seperti proposal, anggaran lain-lain sudah kami keluarkan. sayang itu.

Sanggahan:
Ibu Miarka Risdawati, ST, M.Si
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Baiklah kami sudah mencari dan menelusuri jejak dokumen, foto-foto yang berkaitan dengan hal tersebut. terhadap TPS3R yang sudah ditandatangani oleh almarhum Bupati Bangka Barat posisinya mandek dan masih di Bupati, seperti Kec. Tempilang, Parittiga, Kelabat dan lagi-lagi ada aturan dari pemda mengatakan syarat-syarat penyerahan aset dari kami kurang, padahal telah dijelaskan bahwa yang namanya SANIMAS IDB, TPS3R itu Hibah (kasih cuma-cuma) karena dikami juga ada yang tidak terdata, tetapi jangan sampai bangunannya hilang. Sebetulnya jika sudah kami serahkan cuma-cuma hendaknya pemda langsung menyerahkan ke desa, dan salah satu unit desa untuk mengembangkan BUMDES, harapan kita seperti itu. Karena setiap rumah itu kalau sudah berjalan satu rumah dua puluh lima ribu atau lima belas ribu biaya pengeluaran, anggaplah setengah penduduk masyarakat kita sudah menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga dari sektor persampahan, harapan kita seperti itu sama juga halnya dengan air minum, disitu ada isi ulang dengan harga tiga ribu, jika diantar kepelanggan harganya jadi empat ribu dan selisih keuntungan untuk jasa pengantaran. Cuma lagi-lagi nilai yang kecil itu sering kita abaikan.
Mengenai aset kami juga sedang mengumpulkan dokumen yang nanti akan diserahkan ke pemda untuk PLP ada 43 paket, air minum ada 128 paket, PKP ada 15 paket, PBL cuma 9 paket, nanti akan kami serahkan, jika masih kurang datanya kami mohon bagaimana solusinya yang penting kita tetap lanjut yang jelas tidak fiktif kemudian untuk WC kami belum pernah mengadakan untuk individual. Untuk WC individual ini baru terbangun di sepuluh desa Stunting kemaren seperti di Desa Pangek, Tumbak Petar, Rukam, dan lainnya yang diserahkan langsung ke Kades dengan disaksikan bersama menyerahkan keperwakilan masyarakat karena WC dibangun ditanah warga jadi langsung buat Berita Acara ke warga dan selesai tanpa ada PR. Intinya jika lahan punya warga maka barang jadinya punya warga, pemerintah pusat memberi dana untuk masyarakat agar dimanfaatkan. Jika peruntukan untuk bangun WC maka harus dibuat WC.
Mengenai janji-janji kami juga merasa malu karena pernah terjadi, jadi kedepannya kalau baru rencana janganlah disebarluaskan kemasyarakat, dikami jika DIPA belum ada maka kami hanya menyampaikan rencana karena menarik omongan itu susah.
Mengenai Drinase sekarang kita rubah kembali kejaman dulu bahwa fungsi utama drainase itu untuk mengalirkan kelebihan air hujan, kalau kita bikin dihulu 80 cm dan hilir 80 cm, sekarang kita rubah jika dihilir 20 cm dan dihulu 80 cm, karena tujuannya adalah mengalirkan air hujan agar tidak banjir, perhatikan juga tidak semua drinase harus disemen beton karena sudah banyak berkurang sepadan air, jadi lantai drainase tidak perlu disemen beton karena makin hari berkurang resapan airnya. Seperti di kota-kota perkarangan rumah sudah dipasang konblok/disemen jadi resapan air berkurang dan akibatnya semua air hujan langsung terbuang melalui drinase yang mengakibatkan pembuangan air berlebihan dan terjadilah genangan air dibagian hilirnya atau banjir, nah jadi ini harus diperhatikan oleh masyarakat. Kalau ada resapan air agak lama banjirnya.

Tanggapan:
Perwakilan Desa Air Putih
Saya itu tempohari sudah dijanjikan oleh pihak KOTAKU yang mengatakan sudah ada dana sebesar 50 juta dan akan digunakan untuk pembuatan bandar/siring jalan, setelah itu ada pertemuan lagi dan hasilnya dana itu dibatalkan dan dialhkan kelain. Jadi kedepannya jangan seperti itu.

Diskusi Kelompok :
(Dibagi dua kelompok, yaitu kelompok pemerintah daerah dan kelompok masyarakat bersama Tim KOTAKU)
Mengangkat Permasalahan yang ada Kawasan Kumuh Perkotaan di Kelurahan Tanjung
1. Identifikasi Permasalahan yang ada di Tanjung Laut.
Yaitu permasalahan status tanah yang ada di Tanjung Laut, harus ada titik temu antara masyarakat dan PT.Timah yang dimediasikan oleh pemerintah daerah.
2. Permasalahan ada bangunan baru yang muncul di area BOOZEM Teluk Rubiah.
Dalam hal ini pemerintah daerah Bangka Barat masih menunggu status serah terima aset BOOZEM kepada pemerintah daerah agar bisa dilakukan pengawasan dan pemeliharaan.
3. Tidak boleh adanya bangunan permanen baru yang ada di BOOZEM karena area termasuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) kecuali bersyarat.
4. Bantuan Gerobak jualan yang sudah ada banyak tidak dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat.
5. Keterlambatan pengambilan kebijakan dari pemerintah daerah untuk menata ulang tentang lokasi perdagangan mengakibatkan ada beberapa titik bangunan kumuh di sekitar area BOOZEM.

Kesepakatan :
Sebelum acara ditutup, diperoleh beberapa kesepakatan antara lain :
KESEPAKATAN
LOKAKARYA KABUPATEN
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TANGGAL 16 JULI 2019

Berdasarkan penyampaian materi para narasumber, diskusi kelompok dan pembahasannya dalam Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019, bertempat di Rumah Kebun Muntok, didapat beberapa kesepakatan sebagai berikut:
1. Perlu adanya integritas dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 dan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) kedalam RPJM Desa/Renstra Kecamatan dan menjadi bagian pembahasan dalam musrenbang dan harus ada program khusus penanganan kota tanpa kumuh didalam RPJMD, Renstra OPD;
2. Pengembangan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi seluruh sektor dan aktor;
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan/Desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor ditingkat pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dan kelompok peduli, BUMN dan Swasta;
4. Tim KOTAKU dan BKM berkoordinasi lebih instens dengan pemerintahan Kelurahan dan Desa;
5. Untuk daerah Pencegahan mengajukan proposal kegiatan yang nantinya diajukan ke pihak-pihak pemerintah, BUMN, Swasta, Perbankan yang berdasarkan dengan Dokumen RPLP;
6. Perlunya kegiatan peningkatan kapasitas, baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh;
7. Target Penurunan luasan permukiman kumuh menjadi 0 ha di 2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2016-2021;
8. Perlunya mereplikasi program KOTAKU kedalam program yang ada di kabupaten dan menjadi program andalan dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh;
9. Setiap daerah (Tempilang, Parittiga dan Jebus) perlu data baseline seperti yang telah diterapkan oleh program KOTAKU yaitu 7+1 indikator. Dari data tersebut bisa diaplikasikan berupa peta tematik dan dokumen perencanaan perumahan dan permukiman kumuh yang sesuai dengan konsep;
10. Pokja PKP perlu membuat agenda pertemuan rutin dengan melibatkan berbagai pihak, serta membuat agenda kerja bersama dalam membuat perencanaan;
11. Mengaktifkan kembali forum LKM tingkat kecamatan untuk menindaklanjuti penanganan kumuh di wilayah kumuh dan pencegahan wilayah kumuh baru;
12. Dinas Perkimhub Kabupaten Bangka Barat merencanakan penanganan kumuh dengan usulan kegiatan jamban masyarakat kurang mampu 33 unit, jalan setapak Kampung Palembang Jebus dengan dana APBD Rp 100.000.000,00, DAK seribu jamban diusulkan daerah stunting pada tahun 2020;
13. Peran OPD teknis dalam penegakan Perbup/Perda agar ditingkatkan sesuai dengan fungsinya. (ada hardcopy)

Kesepakatan ditandatangani oleh beberapa pihak :
1. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : SUKANDI.
2. Kabid Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat : NOVIANTO
3. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Bangka Barat: MIWANI.
4. LKM Koordinator Kelurahan Tanjung : SYARIFUDIN.
5. Kasi Pengendalain dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat: MUJAHIDDIN.

Selanjutnya acara LOKAKARYA ditutup oleh Kasubbid III (Romi'at, S.P.,M.E.) Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Barat selaku moderator dan narasumber;

Sumber: 
PERSIK
Penulis: 
fr
Fotografer: 
fr
Editor: 
fr
Bidang Informasi: 
PERSIK
Tags: 
Lokakarya Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Hari/Tanggal : Selasa | 16 Juli 2019 Waktu Panggil : 09.00 WIB Waktu Acara : 09.15 s.d. 16.30 WIB Tempat : Aula Rumah Makan Kebun Bangka Barat