Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019

BAPPELITBANGDA -- Tujuan rapat adalah untuk konsolidasi terhadap Penanganan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019, kali ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan Bappelitbangda Kab. Bangka Barat Amar Sopi di Ruang Rapat I Bappelitbangda, Senin 15/04/2019 pukul 09.15 s.d. 12.10 WIB.

Dalam pembukaannya disampaikan bahwa Rapat Konsolidasi yang sifatnya merupakan rapat ringan terhadap penanganan kawaswan kumuh perkotaan yang berlokasi di Kota Muntok. Pada tahun 2017 luas kawasan kumuh perkotaan di Kecamatan Muntok + 85 Ha, ditahun 2018 ada pengurangan luas + 3 Ha.

Didalam UU 23 tahun 2014 dinyatakan ada 3 pembagian kewenangan yaitu kewenangan pemerintah pusat jika luasan kawasan kumuh perkotaan lebih dari 5 Ha, kewenangan provinsi luas kawasan dari 10 Ha sampai 15 Ha dan luas kawasan dibawah 10 Ha maka menjadi kewenangan kabupaten.

Dari segi pendanaan bisa dilakukan melalui APBN (pemerintah pusat), dulu yang menangani adalah Satker Bangkim sekarang berubah menjadi Balai Perumahan Kawasan Permukiman.
Kami dari Pokja (kelompok kerja) PKP akan mengurangi kawasan kumuh perkotaan dengan 3 cara seperti Mix (campuran), Numerik (perhitungan), Spasial (identifikasi awal dengan pemetaan).

Ada beberapa pembahasan yang dilakukan seperti 1. Apa yang harus dilakukan?, 2. Progres seperti apa?, 3. Apa solusinya?

Dilanjutkan oleh Hendra selaku ketua tim KOTAKU (kota tanpa kumuh) untuk memaparkan lokasi di Kecamatan Muntok yaitu di Kelurahan Tanjung Teluk Rubiah dan Tanjung Laut.
Dalam kegiatan ini tim KOTAKU sudah mengintervensi di kawasan tersebut. yaitu Teluk Rubiah dan Tanjung Laut yang tersebar dibeberapa RW dan RT.

Hendra mengatakan Paket pertama dinyatakan fix atau clear tidak ada masalah dan bisa berjalan lancar sedangkan dipaket dua dan tiga masih ada beberapa permasalahan seperti ada warga di Tanjung Laut yang tidak mau merelakan tanahnya jika tidak ada ganti rugi dan disekitar masjid kawasan itu pula ternyata ada HGU (hak guna usaha) PT. TIMAH.Tbk yang sudah terbangun oleh mesjid dan beberapa rumah warga sehingga Tim Kotaku tidak bisa memutuskan.

Sebelum rapat ditutup, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain :
1. Agar Camat Muntok dan Lurah Tanjung melakukan hal yang dianggap perlu terkait dengan warga yang tidak setuju membebaskan lahannya dengan adanya pembangunan jalan dan siring;
2. Menyepakati bersama kapan waktu dan tempat untuk dilakukan sosialisasi kepada warga kerena waktu sangat mendesak diusahakan bulan April harus selesai dan dibulan Mei langsung tahap eksekusi;
3. Bila ada masukan untuk pembangunan yang baru segera dikoordinasikan dengan tim KOTAKU terutama dari RW/RT setempat;

Selanjutnya rapat ditutup oleh Amar Sopi selaku Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Bappelitbangda (PERSIK) Kabupaten Bangka Barat selaku pokja PKP

Sumber: 
PERSIK
Penulis: 
fr
Fotografer: 
wan
Editor: 
fr
Bidang Informasi: 
PERSIK
Tags: 
BAPPELITBANGDA -- Tujuan rapat adalah untuk konsolidasi terhadap Penanganan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 | kali ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian | SDA dan Infrastruktur Kewilayahan Bappelitbangda Kab. Bangka Barat Amar Sopi di Ruang Rapat I Bappelitbangda | Senis 15/04/2019 pukul 09.15 s.d. 12.10 WIB.