Rapat dan Paparan Hasil Kajian Diskominfo Terkait Tupoksi Program

MUNTOK-- Rapat paparan hasil kajian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Barat diadakan di ruang Rapat I Bappelitbangda Kab. Bangka Barat, 03 Februari 2020.

Dibuka oleh Kabid Persik (Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) Safrizal, S.E. membahas tentang Perpres No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang sudah ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2019 dan diundangkan tanggal 17 Juni 2019 dan mulai berlaku sejak diundangkan.

Mengacu hal tersebut Dinas Kominfo Kab. Bangka Barat menyampaikan bahwa ada hal-hal yang berkaitan tentang data di Pemkab Bangka Barat bisa dikelola oleh Dinas Kominfo yang mengacu pada perpres tersebut seperti terlampir bahwaa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungijawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kabid Informatika bidang Statisitik menyampaikan bahwa kominfo punya peran strategis dalam mengelola Data yang menacu pada perpres ini yaitu Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan.

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:
a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan hrstansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perLrmusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan

d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Kabid PEIPD Bappelitbangda menanggapi bahwa Data ini sangat strategis dan diharapkan semua OPD terkait bisa menggunakan secara bijak. Dan pengelolaannya juga harus terintegrasi.

Mengenai Wali Data ini kabid PERSIK menyampaikan agar segera ditindaklanjuti karena sebentar lagi Pemerintah Daerah Bangka Barat di tahun 2021 akan melakukan pentahapan persiapan tentang RPJM Daerah yang baru, dan data ini sangat menentukan.

Sumber: 
PERSIK
Penulis: 
(fr)
Fotografer: 
(fr)
Editor: 
(fr)
Bidang Informasi: 
PERSIK